Segala Hal Tentang Kegiatan Terorisme di Indonesia.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat.

Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. 

Definisi.


Kata Terorisme berasal dari Bahasa Perancis le terreur yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Selanjutnya kata Terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia. Dengan demikian kata Terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah.

Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas .

Menurut Webster’s New World College Dictionary (1996), definisi Terorisme adalah “the use of force or threats to demoralize, intimidate, and subjugate.” Doktrin membedakan terorisme ke dalam dua macam definisi, yaitu : 

• definisi tindakan teroris (terrorism act), kegiatan tindak terorisme
• definisi pelaku terorisme (terrorism actor), pelaku tindak terorisme

Disepakati oleh kebanyakan ahli bahwa tindakan yang tergolong kedalam tindakan Terorisme adalah tindakan-tindakan yang memiliki elemen :

1. kekerasan
2. tujuan politik
3. teror/intended audience.

Menurut Black’s Law Dictionary, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk :

1. mengintimidasi penduduk sipil. 
2. memengaruhi kebijakan pemerintah. 
3. memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.

Menurut TNI - AD, berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror tahun 2000, terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:

1. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6).
2. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7).

Dan seseorang juga dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan ketentuan pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak, yang menjadi ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme adalah:

1. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
2. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
3. Menggunakan kekerasan.
4. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
5. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

Muladi (mantan Menkumham) memberi catatan atas definisi ini, bahwa hakekat perbuatan Terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik. Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind).

Menurut Muladi, Tindak Pidana Terorisme dapat dikategorikan sebagai mala per se atau mala in se, tergolong kejahatan terhadap hati nurani (Crimes against conscience), menjadi sesuatu yang jahat bukan karena diatur atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai natural wrong atau acts wrong in themselves bukan mala prohibita yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh Undang-Undang.

Definisi akademis tentang terorisme tidak dapat diselaraskan menjadi definisi yuridis. Bahkan Amerika Serikat yang memiliki banyak act (hukum) yang menyebut kata terrorism atau terrorist di dalamnya, sampai saat ini pun masih belum dapat memberikan standar definisi tentang Terorisme, baik secara akademis maupun yuridis. 

Sejauh ini, Terorisme hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam hukum internasional bila memenuhi kriteria yang disebutkan dalam 12 konvensi multilateral yang berhubungan dengan Terorisme yaitu :

1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (“Tokyo Convention”, 1963).
2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (“Hague Convention”, 1970).
3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (“Montreal Convention”, 1971).
4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protecred Persons, 1973.
5. International Convention Against the Taking og Hostages (“Hostages Convention”, 1979).
6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (“Nuclear Materials Convention”, 1980).
7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, 1988.
8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, 1988.
9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, 1988.
10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection, 1991.
11. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997, United Nations General Assembly Resolution).
12. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999.

Sejarah Terorisme.

Sejarah tentang Terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari Terorisme dengan mengacu pada sejarah Terorisme modern.

Meski istilah Teror dan Terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah baru. Menurut Grant Wardlaw dalam buku Political Terrorism (1982), manifestasi Terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Dalam suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem rezim teror.

Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-I, terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Pada pertengahan abad ke-19, Terorisme mulai banyak dilakukan di Eropa Barat, Rusia dan Amerika. Mereka percaya bahwa Terorisme adalah cara yang paling efektif untuk melakukan revolusi politik maupun sosial, dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan masal terhadap warga Armenia pada Perang Dunia I. Pada dekade tersebut, aksi Terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan ideologi.

Bentuk pertama Terorisme, terjadi sebelum Perang Dunia II, Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah.

Bentuk kedua Terorisme dimulai di Aljazair pada tahun 50an, dilakukan oleh FLN yang memopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat sipil yang tidak berdosa. Hal ini dilakukan untuk melawan apa yang disebut sebagai Terorisme negara oleh Algerian Nationalist. Pembunuhan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan.

Bentuk ketiga Terorisme muncul pada tahun 60an dan terkenal dengan istilah “Terorisme Media”, berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas. Bentuk ketiga ini berkembang melalui tiga sumber, yaitu:

1. kecenderungan sejarah yang semakin menentang kolonialisme dan tumbuhnya gerakan-gerakan demokrasi serta HAM.
2. pergeseran ideologis yang mencakup kebangkitan fundamentalis agama, radikalis setelah era perang Vietnam dan munculnya ide perang gerilya kota.
3. kemajuan teknologi, penemuan senjata canggih dan peningkatan lalu lintas.

Namun Terorisme bentuk ini dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang ketika itu sebagian besar buta huruf dan apatis. Seruan atau perjuangan melalui tulisan mempunyai dampak yang sangat kecil. Akan lebih efektif menerapkan “the philosophy of the bomb” yang bersifat eksplosif dan sulit diabaikan.

Pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal "damai". Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak.

Ketidakstabilan dunia dan rasa frustasi dari banyak Negara Berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya Terorisme. Fenomena Terorisme meningkat sejak permulaan dasa warsa 70-an. Terorisme dan Teror telah berkembang dalam :

• sengketa ideologi, 
• fanatisme agama, 
• perjuangan kemerdekaan, 
• pemberontakan, 
• gerilya, 
• bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya.

Pelaku Terorisme.

Bentuk perbuatan bisa berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku dapat merupakan :

1. individu, 
2. kelompok, 
3. negara. 

Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan terorisme negara (state terorism). Misalnya seperti dikemukakan oleh Noam Chomsky yang menyebut Amerika Serikat ke dalam kategori itu. Persoalan standar ganda selalu mewarnai berbagai penyebutan yang awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika Amerika Serikat banyak menyebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia, di sisi lain liputan media menunjukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi yang telah disepakati.

Sedangkan hasil dari kegiatan terorisme yang diharapkan adalah :

1. munculnya rasa takut, 
2. pemerasan, 
3. perubahan radikal politik, 
4. tuntutan Hak Asasi Manusia, 
5. kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah serta kepuasan tuntutan politik lain.

Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme", para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai :

• separatis, 
• pejuang pembebasan, 
• pasukan perang salib, 
• militan, 
• mujahidin, dan lain-lain. 

Tetapi dalam pembenaran di mata terrorism : "Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang". Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.

Terorisme dan Teror telah berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya. Kegiatan terorisme mengandung beberapa karakteristik:

• ada maksimalisasi korban secara sangat mengerikan.
• keinginan untuk mendapatkan liputan di media massa secara internasional secepat mungkin.
• tidak pernah ada yang membuat klaim terhadap Terorisme yang sudah dilakukan.
• serangan Terorisme itu tidak pernah bisa diduga karena sasarannya sama dengan luasnya seluruh permukaan bumi.

Penyusun : Yohanes Gitoyo.

Sumber : 

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme
2. http://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme
3. http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_terorisme

Segala Hal Tentang "Pancasila"

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. 

Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, hari ini  tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.

Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945.

Sejarah Perumusan Pancasia

Pancasila sebagai ideologi nasional, sebelumnya mengalami perjalanan yang sangat panjang, di antaranya melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Rumusan Pancasila sebelum Indonesia merdeka dikenal melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul, selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang dipertimbangkan.

Keanggotaan BPUPKI dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945–1 Juni 1945. Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei – 1 Juni 1945 beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan rancangan “blue print” Negara Republik Indonesia yang akan didirikan.

Dalam sidang pertama dibicarakan khusus mengenai dasar negara atau ideologi negara untuk Indonesia merdeka. Pada sidang pertama banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno. Keduanya masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka.

Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu :

• Usulan Dasar Negara Menurut Muhammad Yamin.

Muhammad Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945 mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu sebagai berikut.

1. Peri Kebangsaan.
2. Peri Kemanusiaan.
3. Peri Ketuhanan.
4. Peri Kerakyatan.
5. Kesejahteraan Rakyat.

Selain mengajukan secara lisan, Muhammad Yamin juga mengajukan secara tertulis yang terdiri atas lima hal, yaitu sebagai berikut.

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Persatuan Indonesia.
3. Rasa kemakmuran yang adil dan beradab.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Mohammad Hatta dalam memoarnya meragukan pidato Yamin tersebut.

• Usulan Dasar Negara Menurut Sukarno.

Istilah "Panca Sila" oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila". Sukarno mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muhammad Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya:

"Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa - namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi."

Ir. Soekarno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu sebagai berikut.

1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia).
2. Internasionalisme (perikemanusiaan).
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesejahteraan sosial.
5. Ketuhanan Yang Maha Esa (ketuhanan yang berkebudayaan).

Kelima hal ini oleh Ir. Soekarno diberi nama "Pancasila". Lebih lanjut Ir. Soekarno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu sebagai berikut.

1. Sosionasionalisme.
2. Sosiodemokrasi.
3. Ketuhanan.

Ketiga hal ini, menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila

1. Gotong-Royong

Usulan dasar negara yang disampaikan oleh Ir. Soekarno dan juga usulan-usulan yang disampaikan tokoh lain, seperti Muhammad Yamin (tanggal 29 Mei 1945) terus dibahas oleh para tokoh anggota BPUPKI. Usul-usul tersebut dibahas oleh para anggota panitia kecil BPUPKI yang terdiri atas 8 (delapan) orang. 

Tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah panitia kecil yang terdiri sembilan orang, yaitu:

1. Ir. Soekarno,
2. Drs. Muhammad Hatta,
3. Mr. A.A. Maramis,
4. K.H. Wachid Hasyim,
5. Abdul Kahar Muzakhir,
6. Abikusno Tjokrosujono,
7. H. Agus Salim,
8. Mr. Ahmad Subardjo, dan
9. Mr. Muhammad Yamin.

Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan "Panitia Sembilan") yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama.

• Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) - tanggal 22 Juni 1945

Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama.

Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”. Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/declaration of independence). Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para "Pendiri Bangsa". Maka dari itu, Piagam Jakarta (Jakarta Charter) sebagai tolok ukur dapat dijadikan Preambule UUD 1945. Selain itu, rumusan dasar negara tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea yang keempat. Alinea keempat hanya mengganti kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi“Ketuhanan Yang Maha Esa”.

• Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945

Pada sesi kedua persidangan BPUPKI yang berlangsung pada 10-17 Juli 1945, dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (baca Piagam Jakarta) dibahas kembali secara resmi dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” tersebut dipecah dan diperluas menjadi dua buah dokumen berbeda yaitu Declaration of Independence (berasal dari paragraf 1-3 yang diperluas menjadi 12 paragraf) dan Pembukaan (berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikitpun). Rumusan yang diterima oleh rapat pleno BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 hanya sedikit berbeda dengan rumusan Piagam Jakarta yaitu dengan menghilangkan kata “serta” dalam sub anak kalimat terakhir. Rumusan rancangan dasar negara hasil sidang BPUPKI, yang merupakan rumusan resmi pertama, jarang dikenal oleh masyarakat luas.

Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), diantaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, diantaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sebuah “emergency exit” yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia.

Pagi harinya tanggal 18 Agustus 1945 usul penghilangan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu dalam rapat pleno terdapat usulan untuk menghilangkan frasa “menurut dasar” dari Ki Bagus Hadikusumo.

• Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat - tanggal 27 Desember 1949

Pendudukan wilayah Indonesia oleh NICA menjadikan wilayah Republik Indonesi semakin kecil dan terdesak. Akhirnya pada akhir 1949 Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta (RI Yogyakarta) terpaksa menerima bentuk negara federal yang disodorkan pemerintah kolonial Belanda dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) dan hanya menjadi sebuah negara bagian saja. Walaupun UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 tetap berlaku bagi RI Yogyakarta, namun RIS sendiri mempunyai sebuah Konstitusi Federal (Konstitusi RIS) sebagai hasil permufakatan seluruh negara bagian dari RIS. Dalam Konstitusi RIS rumusan dasar negara terdapat dalam Mukaddimah (pembukaan) paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh enam belas negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung dalam RIS.

Segera setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada Mei 1950 hanya ada tiga negara bagian yang tetap eksis yaitu RI Yogyakarta, NIT, dan NST. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif RI Yogyakarta dan RIS, sebagai kuasa dari NIT dan NST, menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD Sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS No 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (LN RIS Tahun 1950 No 56, TLN RIS No 37) yang disahkan tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukaddimah (pembukaan) UUD Sementara Tahun 1950.

• Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara - tanggal 15 Agustus 1950

Kegagalan Konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD Sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara.

• Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

Pada 5 Juli 1959 Presiden Indonesia saat itu, Sukarno, mengambil langkah mengeluarkan Dekrit Kepala Negara yang salah satu isinya menetapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD Sementara. Dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan.

Selain mengutip secara utuh rumusan dalam UUD 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan Pancasila versi populer inilah yang dikenal secara umum dan diajarkan secara luas di dunia pendidikan sebagai rumusan dasar negara. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata “dan” serta frasa “serta dengan mewujudkan suatu” pada sub anak kalimat terakhir. Rumusan ini pula yang terdapat dalam lampiran Tap MPR No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa)

Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR, yang pernah menjadi lembaga tertinggi negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960-2004, dalam berbagai produk ketetapannya, diantaranya:

1. Tap MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan
2. Tap MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Finalisasi Rumusan Sila Pancasila.

Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan dipakai oleh bangsa Indonesia hingga kini. UUD inilah yang nantinya dikenal dengan UUD 1945.

Akhirnya rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV adalah sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan ideologi perjuangan yang sarat dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

“Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (Pasal 1 Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 jo Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945).


Hari Kesaktian Pancasila.

Pada tanggal 30 September 1965, terjadi insiden yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Insiden ini sendiri masih menjadi perdebatan di tengah lingkungan akademisi mengenai siapa penggiatnya dan apa motif dibelakangnya. Akan tetapi otoritas militer dan kelompok reliji terbesar saat itu menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis, untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membenarkan peristiwa Pembantaian di Indonesia 1965–1966.

Pada hari itu, enam Jendral dan berberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta. Gejolak yang timbul akibat G30S sendiri pada akhirnya berhasil diredam oleh otoritas militer Indonesia. Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.


Butir-butir Pengamalan Pancasila.

Ketetapan MPR no. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.

36 BUTIR-BUTIR PANCASILA/EKA PRASETIA PANCA KARSA

A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Percaya dan Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.
3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
2. Saling mencintai sesama manusia.
3. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
7. Berani membela kebenaran dan keadilan.
8. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

C. SILA PERSATUAN INDONESIA

1. Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Cinta Tanah Air dan Bangsa.
4. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia.
5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.
5. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.
6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.
2. Bersikap adil.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak-hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.
6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak bersifat boros.
8. Tidak bergaya hidup mewah.
9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum.
10. Suka bekerja keras.
11. Menghargai hasil karya orang lain.
12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Ketetapan ini kemudian dicabut dengan Tap MPR no. I/MPR/2003 dengan 45 butir Pancasila.

45 BUTIR-BUTIR PANCASILA

A. SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

B. SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

C. SILA PERSATUAN INDONESIA

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

D. SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

E. SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Tidak pernah dipublikasikan kajian mengenai apakah butir-butir ini benar-benar diamalkan dalam keseharian warga Indonesia.

Penyusun : Yohanes Gitoyo, S Pd.
Sumber :

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Rumusan-rumusan_Pancasila
2. http://www.drzpost.com/reading-111-Sejarah-Pancasila-Sebagai-Dasar-Negara.html
3. http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila

Batik, Sejauh Mana Anda Tahu?

 

Pakai batik juga keren lho !

Sebagai orang Indonesia anda pasti sudah mengenal "Batik", yaitu hasil budaya adi luhung nenek moyang kita, namun sejauh mana anda mengenal seni batik ini ?, mari kita belajar bersama.

Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober, 2009. Sehingga pada tanggal 2 Oktober ini kita Bangsa Indonesia memperingatinya sebagai "Hari Batik Nasional".

Etimologi

Kata "batik" berasal dari gabungan dua kata bahasa Jawa: "amba", yang bermakna "menulis" dan "titik" yang bermakna "titik". 

Batik adalah salah satu cara pembuatan bahan pakaian, selain itu batik bisa mengacu pada dua hal yaitu : 

• Teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Dalam literatur internasional, teknik ini dikenal sebagai wax-resist dyeing. 
• Kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut (mbatik),  termasuk penggunaan motif-motif tertentu yang memiliki kekhasan. 

Sejarah Batik.

Seni pewarnaan kain dengan teknik perintang pewarnaan menggunakan malam adalah salah satu bentuk seni kuno. Penemuan di Mesir menunjukkan bahwa teknik ini telah dikenal semenjak abad ke-4 SM, dengan diketemukannya kain pembungkus mumi yang juga dilapisi malam untuk membentuk pola. 

 

Tekstil batik dari Niya (Cekungan Tarim), Tiongkok

Di Asia, teknik serupa batik juga diterapkan di Tiongkok semasa Dinasti T'ang (618-907) serta di India dan Jepang semasa Periode Nara (645-794). 

Di Afrika, teknik seperti batik dikenal oleh Suku Yoruba di Nigeria, serta Suku Soninke dan Wolof di Senegal. 

Di Indonesia, batik dipercaya sudah ada semenjak zaman Majapahit, dan menjadi sangat populer akhir abad XVIII atau awal abad XIX. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal abad XX dan batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I atau sekitar tahun 1920-an.

Walaupun kata "batik" berasal dari bahasa Jawa, kehadiran batik di Jawa sendiri tidaklah tercatat. G.P. Rouffaer berpendapat bahwa tehnik batik ini kemungkinan diperkenalkan dari India atau Srilangka pada abad ke-6 atau ke-7. Di sisi lain, J.L.A. Brandes (arkeolog Belanda) dan F.A. Sutjipto (arkeolog Indonesia) percaya bahwa tradisi batik adalah asli dari daerah seperti Toraja, Flores, Halmahera, dan Papua. Perlu dicatat bahwa wilayah tersebut bukanlah area yang dipengaruhi oleh Hinduisme tetapi diketahui memiliki tradisi kuna membuat batik.

 Detail ukiran kain yang dikenakan Prajnaparamita, arca yang berasal dari Jawa Timur abad ke-13.

G.P. Rouffaer juga melaporkan bahwa pola gringsing sudah dikenal sejak abad ke-12 di Kediri, Jawa Timur. Dia menyimpulkan bahwa pola seperti ini hanya bisa dibentuk dengan menggunakan alat canting, sehingga ia berpendapat bahwa canting ditemukan di Jawa pada masa sekitar itu. Detil ukiran kain yang menyerupai pola batik dikenakan oleh Prajnaparamita, arca dewi kebijaksanaan buddhis dari Jawa Timur abad ke-13. Detil pakaian menampilkan pola sulur tumbuhan dan kembang-kembang rumit yang mirip dengan pola batik tradisional Jawa yang dapat ditemukan kini. Hal ini menunjukkan bahwa membuat pola batik yang rumit yang hanya dapat dibuat dengan canting telah dikenal di Jawa sejak abad ke-13 atau bahkan lebih awal.

Legenda dalam literatur Melayu abad ke-17, Sulalatus Salatin menceritakan Laksamana Hang Nadim yang diperintahkan oleh Sultan Mahmud untuk berlayar ke India agar mendapatkan 140 lembar kain serasah dengan pola 40 jenis bunga pada setiap lembarnya. Karena tidak mampu memenuhi perintah itu, dia membuat sendiri kain-kain itu. Namun sayangnya kapalnya karam dalam perjalanan pulang dan hanya mampu membawa empat lembar sehingga membuat sang Sultan kecewa. Oleh beberapa penafsir,who? serasah itu ditafsirkan sebagai batik.

Dalam literatur Eropa, teknik batik ini pertama kali diceritakan dalam buku History of Java (London, 1817) tulisan Sir Thomas Stamford Raffles. Ia pernah menjadi Gubernur Inggris di Jawa semasa Napoleon menduduki Belanda. Pada 1873 seorang saudagar Belanda Van Rijekevorsel memberikan selembar batik yang diperolehnya saat berkunjung ke Indonesia ke Museum Etnik di Rotterdam dan pada awal abad ke-19 itulah batik mulai mencapai masa keemasannya. Sewaktu dipamerkan di Exposition Universelle di Paris pada tahun 1900, batik Indonesia memukau publik dan seniman.

Semenjak industrialisasi dan globalisasi, yang memperkenalkan teknik otomatisasi, batik jenis baru muncul, dikenal sebagai batik cap dan batik cetak, sementara batik tradisional yang diproduksi dengan teknik tulisan tangan menggunakan canting dan malam disebut batik tulis. Hugh Clifford merekam industri di Pekan tahun 1895 bagi menghasilkan batik, kain pelangi, dan kain telepok.

Jenis batik menurut teknik pembuatannya :

• Batik tulis adalah kain yang dihias dengan teksture dan corak batik menggunakan tangan. Pembuatan batik jenis ini memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan.

 

Pembuatan batik cap

• Batik cap adalah kain yang dihias dengan teksture dan corak batik yang dibentuk dengan cap ( biasanya terbuat dari tembaga). Proses pembuatan batik jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari.

• Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara langsung melukis pada kain putih.

Cara pembuatan.

Semula batik dibuat di atas bahan dengan warna putih yang terbuat dari kapas yang dinamakan kain mori. Dewasa ini batik juga dibuat di atas bahan lain seperti sutera, poliester, rayon dan bahan sintetis lainnya. Motif batik dibentuk dengan cairan lilin dengan menggunakan alat yang dinamakan canting untuk motif halus, atau kuas untuk motif berukuran besar, sehingga cairan lilin meresap ke dalam serat kain. 

Kain yang telah dilukis dengan lilin kemudian dicelup dengan warna yang diinginkan, biasanya dimulai dari warna-warna muda. Pencelupan kemudian dilakukan untuk motif lain dengan warna lebih tua atau gelap. 

Setelah beberapa kali proses pewarnaan, kain yang telah dibatik dicelupkan ke dalam bahan kimia untuk melarutkan lilin.

Motif Batik

Batik Tiga Negeri

 

Batik Jawa Hokokai 1942-1945

Batik Buketan asal Pekalongan dengan desain pengaruh Eropa

Batik Buketan

Batik Lasem

Batik Cirebon

Jenis batik berdasarkan daerah asal pembuatnya.

• Batik Bali
• Batik Banyumas
• Batik Madura
• Batik Malang
• Batik Pekalongan
• Batik Solo
• Batik Tasik
• Batik Aceh
• Batik Cirebon
• Batik Jombang
• Batik Banten
• Batik Tulungagung
• Batik Kediri
• Batik Kudus
• Batik Jepara / Batik Kartini
• Batik Brebes
• Batik Minangkabau
• Batik Belanda
• Batik Jepang

Jenis Batik berdasarkan coraknya :

• Batik Kraton
• Batik Sudagaran
• Batik Cuwiri
• Batik Petani
• Batik Tambal
• Batik Sida Mukti
• Batik Sekar Jagad
• Batik Pringgondani
• Batik Kawung
• Batik Sida Luhur
• Batik Sida Asih
• Batik Semen Rama

 

Jika anda ingin mengenal lebih jauh tentang abatik ini silahkan kunjungi museum batik di:

• Museum Batik Yogyakarta, Museum Batik Yogyakarta adalah museum batik pertama di Yogyakarta didirikan atas prakarsa Hadi Nugroho, pemilik museum. Museum swasta ini terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kota Yogyakarta. Bangunan ini dikelola sendiri oleh pasangan suami istri Dewi dan Hadi Nugroho. Pada 12 Mei 1977, museum ini baru diresmikan oleh Kanwil P&K Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2000, museum ini memperoleh penghargaan dari MURI atas karya 'Sulaman Terbesar', batik berukuran 90 x 400 cm2. Kemudian pada tahun 2001, museum ini memperoleh penghargaan kembali dari MURI sebagai pemrakarsa berdirinya Museum Sulaman pertama di Indonesia.
• Museum Batik Danar Hadi, House of Danar Hadi (disingkat HDH) adalah sebuah kompleks wisata heritage terpadu tentang batik yang terletak di kota Solo di Jawa Tengah. HDH didirikan oleh perusahaan batik asal Solo PT Batik Danar Hadi pada tahun 2008 dan mengkhususkan Batik beserta aspek-aspek budayanya sebagai obyek wisata utamanya.

• Museum Ullen Sentalu, terletak di daerah Pakem, Kaliurang (bagian utara kota Yogyakarta) adalah museum yang menampilkan budaya dan kehidupan putri / wanita Keraton Yogyakarta beserta koleksi bermacam-macam batik (baik gaya Yogyakarta maupun Solo). Museum ini juga menampilkan tokoh raja-raja (Sultan) di keraton Yogyakarta beserta permaisurinya dengan berbagai macam pakaian yang dikenakan sehari-harinya. Nama Ullen Sentalu merupakan singkatan dari bahasa Jawa: “ULating bLENcong SEjatiNe TAtaraning LUmaku” yang artinya adalah “Nyala lampu blencong merupakan petunjuk manusia dalam melangkah dan meniti kehidupan”. Filsafah ini diambil dari sebuah lampu minyak yang dipergunakan dalam pertunjukkan wayang kulit (blencong) yang merupakan cahaya yang selalu bergerak untuk mengarahkan dan menerangi perjalanan hidup kita.

Sumber : http://id.wikipedia.org/, 21 Juni 2012, 12.36 UTC.

Segala Hal Tentang Kota Poso.

Beberapa belakangan ini pemberitaan dimedia masa mengungkap tentang peristiwa pengeboman sebuah kantor polisi di Kota Poso. Telah lama kita mendengar aneka pemberitaan tentang peristiwa kerusuhan di Poso ataupun aneka kegiatan terorisme di kota ini. Melalui artikel ini saya ingin mengajak anda untuk mengenal sisi lain Kota Poso, sebagai sebuah daerah indah dan menarik bagi anda yang ingin berwisata ke Kota Poso yang menawan ini.

Kabupaten Poso adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 7.897 km² dan berpenduduk sebanyak 213.096 jiwa (2012). Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Poso. Letak Geografis Kota Poso adalah  1° 24′ Lintang Selatan dan 120°45′ Bujur Timur.

Kota Poso terletak di bibir pantai menghadap teluk Tomini di salah satu lengkungan ’lengan’ pulau Sulawesi. Bila diamati dengan baik, posisi Poso sebenarnya sangat strategis di tengah-tengah pulau Sulawesi. Transportasi Utara – Selatan yaitu Makassar, Palu – Gorontalo dan Manado, serta Timur – Barat yaitu Luwuk – Palu, mesti melaui Poso sebagai daerah sentral. Tidak heran bila sebenarnya Poso lebih dahulu dikenal sebagai salah satu kota penting dalam sejarah perdagangan dan pemerintahan di daerah Sulawesi.

Untuk mempersingkat sekilas sejarah panjang Poso, dapat kita titik awali dari tahun 1880-an ketika pemerintah Hindia Belanda yang mengerti arti strategis Poso mulai mengatur pemerintahan di Poso. Belanda berusaha meminimalkan pengaruh kerajaan-kerajaan lokal yang ada waktu itu yaitu kerajaan Poso, Napu, Mori, Tojo, Una Una, dan kerajaan Bungku. Pada 1919 seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang waktu itu masih tergabung dalam Keresidenan Manado dibagi menjadi dua wilayah Barat dan Timur yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso.

Sampai dengan pemerintahan RI tahun 1952, wilayah Sulawesi Tengah masih terbagi dua daerah otonom yaitu Onderafdeeling Poso meliputi Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan ibukota Poso dan Onderafdeeling Donggala meliputi Donggala, Palu, Parigi, dan Toli Toli dengan ibukotanya Palu. Wilayah tersebut boleh dikatakan pembagian wilayah Sulawesi Tengah bagian Barat dan Timur. Jadi Poso telah menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan Sulawesi wilayah Timur sejak puluhan bahkan seratusan tahun yang lalu.

Penduduk asli daerah Poso saat ini sudah bercampur dengan para perantau yang telah berada di daerah ini puluhan bahkan seratusan tahun yang lalu. Selain suku asli, daerah Poso dan sekitarnya didiami oleh pendatang dari daerah Sulawesi Utara, Gorontalo, Bugis Makassar, Toraja, Jawa dan Bali. Hal ini juga merupakan salah satu bukti ketenaran daerah Poso dimasa silam.).

 

Kota Poso merupakan ibukota Kabupaten Poso yang akan dinaikkan menjadi kotamadya. Kecamatan yang mungkin bergabung, meliputi:

1.     Poso Kota
2.     Poso Kota Selatan
3.     Poso Kota Utara
4.     Poso Pesisir
5.     Poso Pesisir Selatan
6.     Poso Pesisir Utara
7.     Lage

Sejarah Kota Poso.

Pada mulanya penduduk yang mendiami daerah Poso berada di bawah kekuasaan Pemerintah Raja-Raja yang terdiri dari Raja Poso, Raja Napu, Raja Mori, Raja Tojo, Raja Una Una dan Raja Bungku yang satu sama lain tidak ada hubungannya.

Keenam wilayah kerajaan tersebut di bawah pengaruh tiga kerajaan, yakni: Wilayah Bagian Selatan tunduk kepada Kerajaan Luwu yang berkedudukan di Palopo, sedangkan Wilayah Bagian Utara tunduk dibawah pengaruh Raja Sigi yang berkedudukan di Sigi (Daerah Kabupaten Donggala) dan khusus wilayah bagian Timur, yakni daerah Bungku termasuk daerah kepulauan tunduk kepada Raja Ternate.

Sejak tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian Utara mulai menguasai Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur berusaha untuk melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di daerah Poso.

Pada 1918 seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam lingkungan Kabupaten Poso yang sekarang telah dikuasai oleh Hindia Belanda dan mulailah disusun pemerintah sipil. Kemudian oleh Pemerintah Belanda wilayah Poso dalam tahun 1905-1918 terbagi dalam dua kekuasaan pemerintah, sebagian masuk wilayah Keresidenan Manado, yakni Onderafdeeling (kewedanan) Kolonodale dan Bungku, sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaanya tetap dipertahankan dengan sebutan Self Bestuure-Gabieden (wilayah kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda yang disebut Self Bestuure atau Peraturan Adat Kerajaan (hukum adat).

Pada 1919 seluruh wilayah Poso digabungkan dialihkan dalam wilayah Keresidenan Manado di mana Sulawesi tengah terbagi dalam dua wilayah yang disebut Afdeeling, yaitu: Afdeeling Donggala dengan ibu kotanya Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibu kotanya kota Poso yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Residen.

Sejak 2 Desember 1948, Daerah Otonom Sulawesi Tengah terbentuk yang meliputi Afdeeling Donggala dan Afdeeling Poso dengan ibukotanya Poso yang terdiri dari tiga wilayah Onder Afdeeling Chef atau lazimnya disebut pada waktu itu Kontroleur atau Hoofd Van Poltselyk Bestuure (HPB).

Ketiga Onder Afdeeling ini meliputi beberapa Landschap dan terbagi dengan beberapa distrik, yakni :

1. Onder Afdeeling Poso, meliputi: Landschap Poso Lage berkedudukan di Poso, Landschap Lore berkedudukan di Wanga, Landschap Tojo berkedudukan di Ampana, Landschap Una-una berkedudukan di Ampana.
2. Onder Afdeeling Bungku dan Mori, meliputi: Landschap Bungku berkedudukan di Bungku, Landschap Mori berkedudukan di Mori.
3. Onder Afdeeling Luwuk, meliputi: Landschap Banggai berkedudukan di Luwuk.
4. Onder Afdeeling Donggala.
5. Onder Afdeeling Palu.
6. Onder Afdeeling Toli Toli.
7. Onder Afdeeling Parigi.

Kemudian pada tahun 1949 setelah realisasi pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah disusul dengan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah. Pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah merupakan tindak lanjut dari hasil Muktamar Raja-Raja se-Sulawesi Tengah pada tanggal 13-14 Oktober 1948 di Parigi yang mencetuskan suara rakyat se-Sulawesi Tengah agar dalam lingkungan Pemerintah Negara Indonesia Timur (NIT). Sul-Teng dapat berdiri sendiri dan ditetapkan bapak Rajawali Pusadan Ketua Dewan Raja-Raja sebagai Kepala Daerah Otonom Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, dengan melalui beberapa tahapan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh A.Y. Binol pada tahun 1952 dikeluarkan PP No. 33 Tahun 1952 tentang pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tengah yang terdiri dari Onder Afdeeling Poso, Luwuk Banggai dan Kolonodale dengan ibukotanya Poso dan daerah Otonom Donggala meliputi Onder Afdeeling Donggala, Palu, Parigi dan Toli Toli dengan ibukotanya Palu.

Pada tahun 1959 berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 Daerah Otonom Poso dipecah menjadi dua daerah Kabupaten, yakni: Kabupaten Poso dengan ibukotanya Poso dan Kabupaten Banggai dengan ibukotanya Luwuk.

Pantai Madale

Keindahan alam di bagian timur Indonesia memang memesona, salah satunya adalah Pantai Madale di Poso, Sulawesi Tengah. Pantainya berpasir putih, berselimutkan air laut yang biru dan beratapkan langit yang cerah. Tempat yang sempurna!

Pantai Madale di Poso menjadi bukti kecantikan alam di bagian timur Indonesia. Pantai ini terletak sekitar 5 km di timur Poso. Memang, pantai ini belum terlalu populer di kalangan traveler. Jika Anda ke sana dan menyaksikan sendiri pantainya, hanya rasa takjub yang dapat menggambarkannya.

Pantai ini masih sangat bersih dan belum tersentuh tangan-tangan nakal. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Suasana yang alami, akan memaksimalkan liburan Anda.

Hamparan pasirnya sungguh putih. Dengan teriknya matahari, putihnya pasir akan menggoda Anda dan memberikan pemandangan yang tak jemu. Ditambah dengan lambaian pepeohonan, bersantai di Pantai Madale sangatlah nyaman dan menyenangkan.

Lautnya akan menambah pesona pantai ini. Di pinggir pantai, lautnya berwarna biru jernih, serta semakin jauh berwarna semakin biru. Pemandangan yang sangat cantik dan tentu jarang Anda lihat setiap hari bukan?

Dari penjelasan panduan Informasi Pariwisata Nusantara Kemenparekraf, ombak Madale tidak terlalu besar. Jadi Anda bisa berenang dan melakukan kegiatan snorkeling. Alangkah baiknya membawa dan mempersiapkan perlengkapan snorkeling sebelum berangkat ke tempat ini.

Keindahan Pantai Madale akan membuka pandangan Anda tentang kekayaan alam Indonesia. Ayo berkunjung ke Pantai Madale, serta menggagumi kecantikannya.


Danau Poso.

Danau Poso merupakan sebuah danau yang terletak di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Tepatnya di Kabupaten Poso. Danau ini merupakan danau terbesar ketiga di Indonesia dengan memiliki panjang 32 km dan lebar 16 km.

Danau ini terletak pada ketinggian 657 m. Danau Poso merupakan salah satu Danau terindah di dunia dengan Pasir putih yang terdapat pada tepi sampai di Dasar Danau. Danau poso terletak di Kecamatan Pamona Utara dengan ibu kota Tentena. Ada beberapa keunikan Danau ini yang dapat dinikmati oleh para Visitor antara lain : Ikan Mujair, Nilam, Lele, Ikan Mas dsb.

Tetapi yang paling unik adalah Ikan Sugili. Ikan Sugili atau Ikan Sogili adalah ikan yang mirip ikan belut/  ikan Sidat atau  terbesar di Dunia, bisa sampai 2 meter.  Ikan Sugili  sekarang populasinya hampir punah yang disebabkan oleh semakin bertambahnya penduduk dan mungkin juga disebabkan karena dibangunnya Mega proyek PLTA Sulewana yang berperan sangat besar dalam memutuskan Mata Rantai perkembangbiakan jenis Ikan langka ini. Menurut kisah bahwa pada saat-saat ikan ini akan berkembangbiak, mereka akan melakukan Migrasi ke muara sungai yang bertemu dengan air laut dan selanjutnya ketika anak-anak sugili menanjak dewasa, mereka akan kembali ke danau. Tetapi ketika Mega Proyek PLTA dibangun diantara Poso dan Tentena maka secara otomatis sistem perkembangbiakan populasi Sugili yang hanya dapat terjadi secara alamaiah inipun mengalami masalah besar, sehingga keberlangsungan populasi ikan ini dalam waktu dekat diprediksi akan mengalami stop atau mengalami kepunahan seperti populasi ikan bungu populasi khas Danau Poso yang tidak lagi dapat dijumpai.

Pelestarian Angrek terbesar di Indonesia yang ditemukan Angrek Hitam yang sangat khas dan hanya ada di daerah ini. Di Desa Bancea , desa dipesisr pantai danau dapat ditemukan Pelestarian Anggrek terbesar di Indonesia yang ditemukan Angrek Hitam yang sangat khas dan hanya ada di daerah ini.

Keindahan  Tentena Kabupaten Poso dikelilingi perbukitan yang ditumbuhi tanaman cengkeh, Pada saat cengkeh berbunga (bulan Juni hingga November) pohon cengkeh akan mengeluarkan aroma harum bunga cengkeh.

Beberpa kilometer dari tentena di temukan Air terjun Salu Opa dan tempat pembuatan Sovenir Kayu Ebony.

Pada pertengahan tahun sembilan puluan Danau ini pernah menjadi Agenda Wisata Dunia yang dikenal dengan Festival Danau Poso.

Disamping itu terdapat fenomena alam yang berbau mistis yaitu Lampu Danau yang merupakan salah satu keunikan juga sewaktu-waktu dapat disaksikan pada waktu malam hari. Jika kita bertanya ke penduduk setempat tentang misteri danau, pasti akan lebih dulu diceritakan tentang misteri mahluk raksasa yang memancarkan cahaya seperti lampu petromaks di malam hari. Cahaya yang terang ini sering mengecoh nelayan yang mencari ikan di malam hari, di kira teman nelayan, setelah dihampiri cayaha itu bergerak dengan cepatnya dan berpindah – pindah, kadang menghilang dan muncul lagi di tempat yang lain bahkan tak jarang mengitari danau dalam hitungan menit. Ujar Arkhi.

Penduduk sekitar danau menyakini kalau cahaya itu berasal dari kepala seekor naga yang berdiam di dasar danau, tetapi kadang – kadang muncul ke permukaan. Katanya sudah banyak penduduk yang pernah melihat ujung kepala sang naga, ujung ekor atau sisiknya. Cahaya misterius ini lebih dikenal penduduk dengan sebutan “lampu danau”. Penduduk percaya kalau naga ini sebagai penunggu danau, makanya jangan pernah mengucapkan kata – kata makian, keluhan atau bersikap meremehkan danau ini, kalau tidak ingin celaka. Menurut para nelayan yang mencari ikan di malam hari, jika mereka melihat lampu danau maka menjadi pertanda bahwa tidak akan memperoleh seekor pun ikan tangkapan. Makanya lebih baik pulang saja untuk beristirahat, ujar Arnius penduduk desa Peura. Menurut Arnius pernah kejadian seorang nelayan yang kesal tak mendapatkan ikan, kemudian mengejar Lampu Danau itu sampai kira – kira 3 km jauhnya, tetapi lampu itu kemudian menghilang di sekitar kaki bukit Marari yang terkenal airnya sangat dalam.

Lepas dari benar atau tidaknya cerita tentang mahluk raksasa penunggu Danau Poso ini, paling tidak ada nilai – nilai kearifan budaya lokal tentang bagaimana menjaga dan memperlakukan alam sekitar supaya tetap lestari dan penghidupan penduduk di sekitarnya tetap terjaga. Karena itu bagi penduduk di sekitar pesisir danau yang tetap menyakini cerita ini memperlakukan danau poso sebagai sesuatu yang harus dihargai, tidak boleh mengambil secara berlebih ikan yang ada di danau, tidak boleh serampangan menebang pohon sekitar danau dan atau aktifitas lainnya yang terkesan meremehkan alam ciptaanNya. Sekiranya masyarakat terpelajar pun bisa mengambil nilai – nilai kearifan lokal ini yaitu untuk tidak serakah dan tidak mengambil secara berlebih semua yang telah tersedia di alam sekitar kita supaya tidak terjadi petaka yang akhirnya mendatangkan
bencana bagi kita dan generasi nanti. 

Kerusuhan di Poso

Kerusuhan Poso adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini dibagi menjadi tiga bagian . Kerusuhan Poso I (25-29 Desember 1998), Poso II (17-21 April 2000), dan Poso III (16 Mei - 15 Juni 2000). Pada 20 Desember 2001 Keputusan Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pertikaian yang sempat berlangsung hampir satu dekade membuat citra Poso terpuruk dimata pelaku perekonomian dan pariwisata. Pemberitaan yang buruk serta situasi keamanan yang tidak menentu membuat orang enggan ke Poso, baik untuk berbisnis ataupun sekedar berwisata.

Pertikaian itu sendiri dari kacamata luar sepertinya bernuansa keagamaan karena kedua belah pihak yang bertikai adalah pihak Kristen dan Muslim. Tetapi bagi yang mencoba melihat dan memahami pertikaian tersebut secara lebih jernih, dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya agama hanyalah isu yang paling mujarab yang digunakan pihak-pihak tertentu untuk mengacau di Poso.

Rakyat yang tidak terlalu paham apa yang terjadi, segera terbagi atas dua kelompok besar berdasarkan agamanya. Lalu saling bertikai tanpa mengerti apa yang diperebutkan. Isu-isu tak berdasar terus memanaskan situasi meski korban sudah berjatuhan. Padahal tidak jarang, di antara kedua kelompok tersebut justru banyak yang sebenarnya masih terikat tali kekerabatan. Belakangan baru mereka menyesal telah menjadi korban adu domba pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. Mengambil hikmah dari pengalaman pahit ini, masyarakat Poso dan sekitarnya menjadi lebih waspada dan mengerti akan akibat negatif provokasi. Mereka sepakat untuk menjaga ketenangan dan kedamaian yang kini telah tercipta kembali.

Penulis : Yohanes Gitoyo, S Pd.

Sumber : 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Poso
2. http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Poso
3. http://id.wikipedia.org/wiki/Danau_Poso
4. http://sulawesitengah-dzaky.blogspot.com/2011/04/danau-poso.html
5. http://cykhang.blogspot.com/2013/04/konon-danau-poso-di-percaya-hidup.html

Ensiklopedia Digital Indonesia : dari, untuk dan milik anda.

Melengkapi blog pendidikan yang saya miliki, pada hari ini tanggal 3 Juni 2013 Pukul 00: 23 WIB, ijinkan saya meluncurkan blog pendidikan saya terbaru :

http://ensiklopediadigitalindonesia.blogspot.com/

Blog ini saya dedikasikan untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Seperti blog kami sebelumnya blog ini akan saya isi dengan berbagai artikel tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, secara khusus blog ini akan saya isi materi pelajaran sekolah.harapan saya blog ini dapat dipakai untuk melengkapi buku pelajaran sekolah, atau sebagai referensi alternatif.

Secara isi dan format sajian saya berusaha untuk memberikan artikel dari sumber-sumber yang terpercaya, dengan mengacu pada format sajian situs ensiklopedia digital Wikipedia.

Perhatikan gambar di atas : 

1. perlu berapa lama seorang pelajar tersebut menemukan kutipan sebuah artikel ?
2. perlu berapa buku perlu ia baca untuk menyusun konsep tulisannya ?
3. perlu dana berapa sebuah lembaga perpustakaan "belanja buku" untuk koleksinya ?
4. perlu dana berapa untuk membangun bangunan perpustakaan yang begitu luas ?
5. berapa orang yang kecewa ketika ia berkunjung ke perpustakaan, mencari suatu topik di buku, dan ternyata bukunya tidak tersedia ?

Blog ini hanya rintisan, hanya melengkapi dan tidak akan mempunyai arti apa-apa bagi anda semua, namun melalui blog ini saya ingin berbagi apa yang saya pelajari, dan akan kami sajikan untuk anda.

Salam Belajar ! Mari belajar bersama untuk saya , anda, para siswa dan masyarakat Indonesia, semoga Indonesia semakin maju kedepan, dengan dukungan saya dan anda.

Etimologi.

Sebelum berbicara lebih jauh, mari kita belajar tentang etimologi dari ensiklopedia.

Ensiklopedia (/énsiklopédia/) adalah sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami serta dimengerti mengenai keseluruhan cabang ilmu pengetahuan atau khusus dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu yang tersusun dalam bagian artikel-artikel dengan satu topik bahasan pada tiap-tiap artikel yang disusun berdasarkan abjad, kategori atau volume terbitan dan pada umumnya tercetak dalam bentuk rangkaian buku yang tergantung pada jumlah bahan yang disertakan.

Kata "ensiklopedia" diambil dari bahasa Yunani; enkyklios paideia (ἐγκύκλιος παιδεία) yang berarti sebuah lingkaran atau pengajaran yang lengkap. Maksudnya ensiklopedia itu sebuah pendidikan paripurna yang mencakup semua lingkaran ilmu pengetahuan. Seringkali ensiklopedia dicampurbaurkan dengan kamus dan ensiklopedia-ensiklopedia awal memang berkembang dari kamus. Perbedaan utama antara kamus dan ensiklopedia ialah bahwa sebuah kamus hanya memberikan definisi setiap entri atau lemma dilihat dari sudut pandang linguistik atau hanya memberikan kata-kata sinonim saja, sedangkan sebuah ensiklopedia memberikan penjelasan secara lebih mendalam dari yang kita cari. Sebuah ensiklopedia mencoba menjelaskan setiap artikel sebagai sebuah fenomena. Atau lebih singkat: kamus adalah daftar kata-kata yang dijelaskan dengan kata-kata lainnya sedangkan sebuah ensiklopedia adalah sebuah daftar hal-hal yang kadang kala dilengkapi dengan gambar untuk lebih menjelaskan.


Ensiklopedia pada Masa Klasik Antik di Eropa.

Kata Ensiklopedia berasal dari bahasa Yunani, terutama bahasa Yunani kuna. Walaupun begitu, ensiklopedia tertua bukanlah berasal dari Yunani tetapi dari Kekaisaran Romawi yang ditulis oleh Marcus Porcius Cato dan hidup pada abad ke-3 sampai 2 sebelum Masehi. Bentuk ensiklopedia yang masih ada sampai sekarang dan tertua ditulis oleh Caius Plinius Secundus pada abad pertama Masehi. Ensiklopedia Plinius ini terdiri dari 38 jilid.


Sejarah ensiklopedia di dunia modern.

Pada era modern kata ensiklopedia secara pertama kali dipakai oleh Paul Scalich, seorang penulis Jerman pada tahun 1559. Lalu filsuf Inggris Francis Bacon pada awal abad ke-17 memakai kata ini pada arti modern.

Tetapi makna kata ensiklopedia baru dipakai dalam artinya seperti hari ini setelah Denis Diderot, seorang penulis dan filsuf Perancis juga memakai kata ini untuk memberi nama proyek yang sedang dikerjannya. Proyeknya yang juga dikatakan proyek abad ke-18 ini berlangsung selama 30 tahun, dari tahun 1750 – 1780. Tujuan proyeknya ini untuk menulis secara sistematis semua pengetahuan yang diketahui oleh umat manusia.

Dalam bahasa Perancis ensiklopedia Diderot ini disebutnya: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Artinya dalam bahasa Indonesia ialah “Ensiklopedia atau kamus beranotasi tentang ilmu pengetahuan, seni, dan pekerjaan.


Ensiklopedia di Indonesia.

• Era klasik 

Ensiklopedia tertua di Indonesia berasal dari pulau Jawa dari budaya Jawa-Hindu dan ditulis dalam bahasa Jawa Kuna. Ensiklopedia ini disebut Cantaka Parwa dan berisi segala macam ilmu pengetahun dan cerita-cerita mitologi dan wiracarita. Kemungkinan besar kitab Cantaka Parwa ini ditulis pada abad ke-9 Masehi.

Selain Cantaka Parwa, kitab Canda Kirana yang kurang lebih berasal dari masa yang sama pula pantas disebut pula. Tetapi Canda Kirana sebenarnya lebih menampakkan ciri-ciri khas kamus daripada ensiklopedia.

Lalu pada masa pasca-Hindu atau masa Islam Jawa, antara abad ke-16 sampai abad ke-18, muncul karya-karya sastra yang sebenarnya bukan dimaksudkan sebagai ensiklopedia, tetapi bersifat ensiklopedis. Kitab-kitab yang dimaksud ini adalah Serat Centhini dan Serat Cabolang. Kitab-kitab ini berisikan cerita siswa yang mengembara dan belajar di mana-mana. Di setiap tempat di mana ia singgah, di situ ia belajar hal baru. Kitab-kitab ini yang tidak jarang tebalnya berjilid-jilid, pada mulanya memang diperkirakan memang kumpulan karya-karya mengenai segala macam ilmu pengetahuan yang dirangkai menjadi satu.

Kemudian pada pertengahan abad ke-19, sang pujangga Surakarta; Ranggawarsita menulis sebuah karya sastra yang disebutnya Pustaka Raja Purwa ("Kitab Raja Kuna"). Kitabnya ini yang sangat digemari oleh khalayak ramai kala itu, memuat segala macam cerita tentang sejarah raja-raja kuna dan lain hal. Cerita-cerita ditulis secara kronologis oleh Rangga Warsita. Bahkan setelah Rangga Warsita tidak melanjutkan kitab ini, kitab ini dilanjutkan oleh para penggemarnya.

Pada tahun 1898, ditulis pula sebuah karya yang bersifat Ensiklopedis di Surakarta oleh ki Padmasusastra (Wira Pustaka). Kitab ini oleh Padmasusastra dinamainya Bauwarna[2]. Karyanya ini sudah bersifat modern, karena semua bahan-bahan yang dibahas dan dimuat dalam bukunya disusun menurut abjad. Saat ini naskah tersebut tersimpan di Museum Radyapustaka Surakarta.

• Era kontenporer

Orang-orang Indonesia yang mengecap pendidikan kolonial Belanda, mulai akhir abad ke 19 dan awal ke 20 mulai tertarik dengan ide-ide dan gaya pemikiran Dunia Barat. Lalu muncullah karya-karya yang bersifat ensiklopedia dalam bahasa Indonesia. Tetapi ensiklopedia lengkap dalam bahasa Indonesia baru muncul pada tahun 1953, setelah Indonesia merdeka, yaitu Ensiklopedia Indonesia.

Pada era pasca Kemerdekaan Indonesia, terutama dewasa ini ensiklopedia yang terkenal antara lain adalah Ensiklopedia Indonesia yang telah disebut di atas ini. Selain itu ada pula Ensiklopedi Nasional Indonesia yang terdiri dari 18 jilid. Lalu pada dasawarsa terakhir abad ke-20 muncul pula ensiklopedia yang berasaskan agama Islam dan disebut Ensiklopedia Islam Indonesia. Salah seorang penyusun ensiklopedia terakhir ini adalah Nurcholish Madjid.

Lalu ada pula ensiklopedia berdasarkan ajaran Katolik berjudul Ensiklopedia Gereja yang disusun oleh Adolf Heuken.

Selain itu ada pula beberapa ensiklopedia-ensiklopedia kecil yang tidak terlalu penting dan merupakan terjemahan dari bahasa-bahasa asing. Biasanya ensiklopedia-ensiklopedia ini merupakan ensiklopedia-ensiklopedia remaja atau anak-anak.

• Ensiklopedia pada masa depan.

Dengan munculnya revolusi informasi digital, maka muncullah pula ensiklopedia dalam bentuk perangkat lunak di mana setiap entri atau lemma bisa dicari dengan mudah.

Sebuah contoh ialah Encarta, ensiklopedia keluaran Microsoft. Pada tahun 2001 muncul sebuah ensiklopedia populer di internet yaitu Wikipedia. Wikipedia berusaha menulis sebuah ensiklopedia yang terlengkap dalam semua bahasa di dunia dan menyajikannya secara bebas di dunia maya. Ensiklopedia online ini tersaji dalam banyak bahasa, antara lain bahasa Indonesia.

Ensiklopedia terkenal dalam bahasa lain.

• Bahasa Belanda : Winkler-Prins Encyclopedie

• Bahasa Inggris : Encyclopaedia Britannica

• Bahasa Jerman : Brockhaus Enzyklopädie

• Bahasa Mandarin : Yu-hai, Ensiklopedia yang terbit pada tahun 1738 ini terdiri dari 240 jilid dan merupakan yang terbesar pernah terbit di dunia.

• Bahasa Perancis: Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers

• Bahasa Rusia : Ensiklopedia Soviet Agung

• Bahasa Swedia : Nordisk familjebok

Sumber : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ensiklopedia


Rujukan.

• Entri ensiklopedia pada Ensiklopedi Nasional Indonesia (1991)

Referensi.

1. ""Encyclopedia."". Diarsipkan dari aslinya tanggal 2007-08-03. Glossary of Library Terms. Riverside City College, Digital Library/Learning Resource Center. Retrieved on: November 17, 2007.
2. Versi digital dari "Bauwarna" Padmasusastra